Follow
Ananda Prima Yurista
Title
Cited by
Cited by
Year
Kompatibilitas rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) sebagai rencana tata ruang yang integratif
AP Yurista, DA Wicaksono
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 6 (2), 183-198, 2017
172017
Konsistensi pengaturan jaminan sosial terhadap konsep negara kesejahteraan Indonesia
MA Zain, AP Yurista, ME Yuniza
Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada 1 (2), 63-76, 2014
142014
Konservasi Hutan Partisipatif Melalui REDD+ (Studi Kasus Kalimantan Tengah Sebagai Provinsi Percontohan REDD+)
DA Wicaksono, AP Yurista
Jurnal Wilayah dan Lingkungan 1 (2), 189-200, 2013
122013
Hak Penguasaan Atas Sumber Daya Alam Dalam Konsepsi Dan Penjabarannya Dalam Peraturan Perundang-Undangan
DA Widowati, AP Yurista, RE Bosko
Jurnal Legislasi Indonesia 16 (2), 147, 2019
112019
Mendudukkan Kasultanan dan Kadipaten sebagai Subyek Hak Milik atas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam Keistimewaan Yogyakarta
DA Wicaksono, AP Yurista, ACF Sari
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 8 (3), 311, 2019
92019
Inisiasi Pemerintah Daerah dalam Mengatur Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Adat di Kabupaten Manggarai
DA Wicaksono, AP Yurista, UGMJSY No
Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN 1410, 5632, 2018
62018
Pengejawantahan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat dalam Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
AP Yurista
Jurnal Legislasi Indonesia 13 (Juni 2016), 203-212, 2016
62016
Politik Hukum Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua Sebagai Strategi Menuju Ketahanan Energi Di Indonesia
AP Yurista
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 4 (2), 311-325, 2015
62015
Implikasi Penafsiran Kembali Hak Menguasai Negara Terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
AP Yurista
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 5 (3), 339-358, 2012
52012
Kompatibilitas Pengaturan Pendaftaran Tanah Terhadap Kompleksitas Keadaan Hukum Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
DA Wicaksono, AP Yurista, ACF Sari
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan 6 (2), 172-187, 2020
42020
Implementasi Pengaturan Penataan Ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Secara Berjenjang dan Komprehensif
AP Yurista
Jurnal Legislasi Indonesia 19 (1), 42-55, 2022
22022
MENINJAU PERENCANAAN PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL DALAM PERSPEKTIF PENATAAN RUANG YANG INTEGRATIF
AP Yurista
Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 32 (3), 436-449, 2020
12020
The impacts of unclear law and border on environmental protection: The case of the Manggarai Timur and Ngada Regencies of Flores, Indonesia
A Andjarwati, AP Yurista, F Muhammadin
Mimbar Hukum Law Journal 29 (3), 2017
12017
PENGAKUAN SURAT KETERANGAN TANAH ADAT SEBAGAI SYARAT PENERBITAN ARSIP PERTANAHAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN
AP Yurista
Jurnal Kearsipan 11 (1), 116-130, 2016
12016
MENILIK REZIM PENGELOLAAN TAMBANG FREEPORT DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT: PERPANJANGAN KONTRAK KARYA ATAU PERALIHAN KE REZIM PERIZINAN?
AP Yurista, RS Widyaningtyas, AA Hasani
Jurnal Hukum & Pembangunan 50 (3), 719-737, 2020
2020
Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Sumber Air Tawun di Kabupaten Ngawi)
MW Ananda, AP Yurista
Universitas Gadjah Mada, 2019
2019
QUO VADIS PENGATURAN PENATAAN RUANG HASIL REKLAMASI
AP Yurista, DA Wicaksono
Jurnal Legislasi Indonesia 15 (2), 81-90, 2018
2018
Kajian Hukum Kedudukan Kepala Daerah Terpilih Yang Terlibat Tindak Pidana Suap Terhadap Keabsahan Masa Jabatannya
AP Yurista, H Boemia
Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada 1 (1), 15-26, 2014
2014
PRAKTIK TERBAIK PADA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEBAGAI PROVINSI PERCONTOHAN REDD+1
DA Wicaksono, AP Yurista
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, 67, 0
Reviewing the Development Plan of Temon Airport, Kulonprogo District in the Perspective of Integrative Spatial Planning System
AP Yurista
Jurnal Mimbar Hukum 30 (1), 109-125, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20